Tiga edisi harian Singgalang, tangga19, 26, 28 Februari 2006, menurunkan artikel yang ditulis Ade Efdira, Melda Riani, dan Chandra Antoni. Ketiganya “orang dalam” yang pernah menerima “serat ilmu” di kampus Fakultas Sastra Universitas Andalas (FSUA). Inti pemikiran yang dituangkan Ade Efdira adalah kekecewaan yang telah terakumulasi sejak pantatnya pertama kali terhenyak di bangku FSUA sampai menyadari bahwa sesungguhnya ia tidak mendapatkan apa-apa dari kampus itu selain deretan nilai yang akan diadu dengan lulusan fakultas sejenis di tempat lain. Tulisan Ade Efdira provokatif sekaligus menggugat. Melda Riani tak lebih penekanan kepada apa yang telah diucapkan Ade Efdira dengan bahasa yang persuasif. Sedangkan Chandra Antoni sebagian besar ditekankan pada penolakan terhadap apa yang ditulis Ade Efdira. Tapi, terlepas dari itu, apa yang disampaikan ketiga orang ini tetap berada dalam frame mempertanyakan posisi, fungsi, kontribusi, dan kemampuan akademis serta intelektualitas para penghuni kampus FSUA itu.

Bagi saya, apa yang ditulis ketiga orang itu bukan perkara main-main. Dan, tentu, diharapkan juga tulisan itu tidak dipandang dari sudut siapa yang menulis, tetapi mestinya dipahami dari sudut dan perspektif content yang disampaikan. Ini perlu saya sampaikan karena informasi yang saya peroleh, beberapa orang pengajar di FSUA seperti kebakaran jenggot membaca tulisan Ade Efdira, dan memvonis tulisan itu kekanak-kanakan. Mereka melayangkan short messages service (SMS) ke radaktur Singgalang, yang isinya menyayangkan mengapa tulisan seperti itu dimuat. Informasi itu saya terima sembari mengatakan malah mereka itu yang tampak kekanak-kanakan. Sempit, kerdil, dan naif.

Memasuki minggu kedua, artikel itu memang tidak tampak menuai respons berupa tulisan dari para pangajar di FSUA, selain berupa “gunjingan” di kantor jurusan masing-masing dan tentunya kafe di sekitar sana. Respons dengan caranya masing-masing datang dari mahasiswa-mahasiswa FSUA. Kita tak mengetahui apa alasan mereka membiarkan demikian saja tudingan yang diarahkan ke “dapur” mereka itu. Paling tidak, kita masih berharap adanya penjelasan yang elegan dan dewasa dari pihak terkait dari kampus FSUA, jika tidak mau dikatakan sebagai sekumpulan manusia bertitel yang paling cuek di muka bumi.

Menara Gading Limau Manih

Kahadiran Fakultas Sastra semenjak tahun 1982 dalam lingkungan Universitas Andalas—yang kini usianya telah memasuki seperempat abad—bukan berorientasi sepenuhnya untuk menghasilkan praktisi di area, taruhlah sastrawan, wartawan, teaterawan, hartawan, pesilat, pedendang, pemain randai, datuk-datuk, penerjemah, pelaku sejarah, penulis naskah kuno, dan kamerawan, misalnya. Jika pun kelak ada yang memasuki area itu, tak lebih tersebab kemauan diri sendiri dan sangat personalitif. FSUA punya visi dan misi keilmuan dan kajian yang memusatkan perhatiannya pada perkembangan ilmu yang relevan selanjutnya sebagai pertanggungjawaban keilmuan, hasil studi itu dipublikasikan ke tengah masyarakat dan jaringan-jaringan lainnya. Tujuan demikian yang sesungguhnya menjadi prioritas sebuah fakultas dalam lingkungan universitas.

Sepanjang dua puluh empat tahun keberadaan FSUA, visi dan misi yang tampak sederhana itu, terasa sangat berat direalisasikan. Dan FSUA seperti kehilangan orientasi, arah, dan tanggungjawab kulturalnya sebagai masyarakat ilmiah. Para pangajar, yang sebagian besar adalah alumni fakultas itu sendiri, tidak lagi memperlihatkan vitalitas, semangat—yang saat jadi mahasiswa mampu berbuat sesuatu yang berarti dalam kondisi yang memprihatinkan sekalipun—seolah berada dalam “sistem” yang mereka pelihara sendiri untuk membelenggu dan memborgolnya. Akhirnya, yang menarik untuk didiskusikan saat berada di kampus adalah bagaimana memiliki mobil, rumah yang besar, dan proyek-proyek ini-itu. Tidak ada lagi sensitivitas keilmuan untuk merespons fenomena dan isu yang berkembang di tengah-tengah kian rimbunnya perkembangan karya sastra Indonesia mutakhir, tentang kontroversi Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi (RKK) yang memutuskan pertanggungjawaban negara terhadap korban kekerasan negara di saat meletusnya PRRI, pelurusan sejarah tentang Presiden Indonesia, RUU Pornografi dan Pornoaksi, Ranperda Tanah Ulayat, RUU Ketertiban Berbahasa Indonesia yang isinya pelarangan menggunakan bahasa asing (termasuk bahasa Inggris), tentang Pemerintah Kota Pariaman yang tidak mau menyelenggarakan iven budaya Oyak Tabuik baru-baru ini yang akhirnya dapat juga digelar dengan cara badoncek oleh masyarakat sekitar, atau bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Perda No 9/2000 tentang kembali ke nagari yang pelaksanaannya tampak menyingkirkan posisi tungku tigo sajarangan di nagari-nagari di Sumatra Barat, dan banyak lagi jika ditambahkan.

Hal di atas baru disebut menyangkut fungsi dan peran FSUA sebagai salah satu institusi ilmiah, belum lagi mengenai jaringan untuk membuka diri dalam komunikasi dan pergalaulan yang lebih luas. Untuk lingkungan Sumatra Barat saja, kita tidak pernah menyaksikan sebuah penandatangan kesepakatan kerja sama, misalnya, dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat perihal tanah ulayat, dan lain-lainnya, dengan Pusat Pengkajian Islam Minangkabau (PPIM) tentang upaya penerbitan buku dan hasil penelitian, dengan Pusat Dokumentasi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) menyangkut pertukaran informasi dan studi, dengan Balai Bahasa Padang mengenai upaya untuk meyakinkan bagi pihak-pihak yang tidak tertib menggunakan bahasa Indonesia, dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisi, dengan media massa, dan lain sebagainya. Untuk luar Sumatra Barat misalnya, dengan British Council, dengan Yayasan Kelola, universitas-universitas, komitas-komunitas budaya, atau dengan lembaga-lembaga yang menyediakan dana hibah, dan lain sebagainya. Dan tidak perlu dipaparkan untuk wilayah internasional.

Selain itu, untuk internal FSUA sendiri, menyangkut pemanfaatan teknologi informasi jelas jauh tercecer dengan perguruan tinggi lainnya. Sebagian besar manusia di atas bumi ini menyadari pentingnya arti dan manfaat teknologi komputer dan aspek-aspek yang mengikuti perkembangannya. Namun, tampaknya tidak demikian dengan FSUA, dan juga Universitas Andalas sendiri. Jika pun Unand telah memiliki sebuah portal dengan server sendiri, tapi belum menunjukkan signifikansi kegunaan dari sebuah portal. Yang ditampilkan sebagai content situs hanya berkisar hal-hal seremonial yang dilakukan pihak petinggi Unand, release kegiatan mahasiswa dan staf pangajar, dan lainnya yang justru sangat tidak berguna bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh data-data dan informasi yang lebih dalam tentang ilmu pengetahuan. Selain itu, content situs pun di update tidak berketentuan jadwalnya. Tidak konsisten. Belum lagi bentuk dan format situs yang statis dan membosankan.

Untuk FSUA sendiri, walau ada link sub-domain di portal Unand, justru tampak lebih parah lagi. Tidak ditemukan dalam content yang dapat memenuhi kebutuhan bagi para pengguna internet, misalnya, tentang penelitian sejarah orang-orang rantai di Sawahlunto, sejarah bangunan tua di Sumatra Barat, sejarah dan asal-usul nagari tertentu di Minangkabau, bahasa dan dialek di Minangkabau, sejarah silat, tentang AA Navis, Wisran Hadi, tentang seniman tradisi Islamidar, pernaskahan, sejarah teater modern dan tradisi di Sumatra Barat, karya-karya terjemahan, kritik sastra, pidato pasambahan Minangkabau, kaba-kaba, dan lain-lainnya. Padahal, hasil penelitian yang berkaitan dengan hal di atas, saya kira, FSUA memilikinya, atau paling tidak sebagian besar data-data awal telah dipunyai. Tapi, apa mau dikata, kegagapan akan teknologi dan enggan mau belajar, serta tidak rela membuka diri untuk memanfaatkan jaringan yang telah tersedia, maka seperti inilah FSUA adanya; seperti katak di bawah gelas.

Jika demikian adanya, maka kekecewaan, gugatan, dan sejenis itu terhadap FSUA, mendapat pembenaran dan pantas. *** 

Jika Sumatra Barat masih tetap dilindungi Sang Pencipta, di pengujung tahun 2006 ini para seniman, pekerja seni, budayawan, intelektual, pemikir, dan tokoh-tokoh adat, dan lain sebagainya akan merayakan kehebatan Minangkabau. Pada Pekan Budaya (juga sebagian menyebutnya dengan Festival Minangkabau) dengan sangat suka ria akan tampil karya-karya master piace seniman Sumatra Barat dari beragam cabang, tentunya. Jika usia kita diberi Sang Pencipta usia sampai di ujung tahun ini, kita akan menikmati mahakarya para pegiat seni di daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat lewat Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya telah menganggarkan dana untuk itu. Seperti biasanya, seniman dan pekerja seni tetap berada dalam ketiak-ketiak para birokrat itu. Seperti bisanya pula, pola dan pelaksanaannya tidak pernah lepas dari tangan birokrat di jajaran Dinas Parsenibud dengan modal SK Gubernur yang memuat orang-orangnya segerombak “tundo”. Pola demikian, sampai dunia ini mengecil tampaknya tidak akan pernah berubah. Seniman dan pekerja seni, sampai bumi ini mengeriput juga akan berada di bawah kaki para birokrat itu. Hal demikian terus berlangsung. Maka, tetap menganga juga para seniman dan bercarut pungkang memaki para birokrat itu. Sementara, birokrat tersenyum dikulum-kulum.

Pekan Budaya—atau apalah namanya—memnag dikesankan sebagai iven kelanjutan dari Pekan Budaya yang sebelumnya pernah digelar di Sumatra Barat. Tujuannya dasarnya adalah mendenyutkan aktivitas seni dan budaya Minangkabau sebagai aset kebudayaan yang pantas dilestarikan dan dijaga, terutama kesenian tradisi, juga, tentu saja, arahnya untuk menarik hati wisatawan mancanegara dan lokal agar datang ke daerah ini. Maka, Festival Minangkabau dimungkinkan sebagai iven yang mengentalpekatkan aspek-aspek wisata di dalamnya.

Dengan dasar dan tujuan yang demikian itu, janganlah berharap besar pada Festival Minangkabau itu kita akan menyaksikan pertunjukan seni yang memiliki kualitas yang bersandar pada aspek seni kontemporer, pertunjukan seni dari seniman yang melakukan perjelajahan kreativitas, inovatif, proses pencapaian-pencapaian baru dalam ranah seni dan budaya. Jangan juga meminta kehadiran pertunjukan seni tradisi Minangkabau yang pelakunya sendiri telah berpuluh-puluh tahun mengawal kesenian itu sendiri. Karena tujuan dasar adalah pariwisata, maka yang paling diutamakan adalah semarak, ramai, massal, dan instant.

Dari beberapa kali rapat untuk merancang program ini, baik yang diadakan di Kantor Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Parsenibud) Provinsi Sumatra Barat, maupun di Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat, sampai kini banyak hal yang belum jelas, baik itu posisi dan peran masing-masing lembaga, arah, bentuk, tujuan program ini, serta posisi seniman dan budayawan, maupun mekanisme penyelenggaraannya. Sehingga, agenda rapat seolah berkisar di dalam kain sarung saja. Itu ke itu saja yang dibicarakan setiap rapat. Kondisi dan sikap demikian jelas sangat-sangat menyebalkan.

Kini, Surat Keputusan Gubernur telah diterbitkan untuk meletakkan “dasar hukum dan legalitas” dari penyelenggaraan Pekan Budaya ini. Jumlah panitia, konon, yang cukup dasyat, memang, untuk ukuran sebuah iven tingkat provinsi. Maka, jangan bicara tentang efektivitas dan efesiensi di dalam penyelenggaraan iven ini. Karena, hal itu sama dengan meludah ke atas langit. Dan jangan pula mempertanyakan, ukuran dan indikator apa yang digunakan untuk menyebut iven ini sukses dan berhasil. Karena memang tak ada ukurannya. Memang tak ada standarnya.

Marilah kita berkesenian dan berkebudayaan, merayakan kemurahan hati para birokrat yang telah menyediakan uang hampir mencapai Rp 1 milyar. Marilah bersama-sama menyaksikan sekelompok siswa SD berbalas pantun, bermain randai, dan juga lomba pidato adat bagi anak TK.

Seniman dan pekerja seni terus menitikkan keringatnya. Meneteskan air mata. Menahan lapar. Sementara, para birokrat dan juga ibu-ibu darma wanita menyiapkan makanan lezat untuk disantap para tamu. Dan terus-menerus. Selamat untuk kawan-kawan seniman dan panitia.***

Seperti yang ditulis Suryadi (2001), sepanjang paroh kedua abad ke-19 sampai paruh pertama abad ke-20, seperti yang dicatat Ahmat Adam dalam artikelnya “The Vernacular Press in Padang, 1865-1913”, puluhan surat kabar pribumi bermunculan di Padang, tak kurang dari 29 surat kabar daerah telah terbit di Padang dalam periode 1865-1913, dan banyak lagi yang terbit setelah periode itu.

Kini, di Sumatra Barat, semenjak Presiden Soeharto digulingkan pada 21 Mei 1998–di awal abad 21 ini—tercatat 52 buah penerbitan pers hingga akhir tahun 2003—terlepas dari jatuh bangunnya dunia pers itu. Kondisi masing-masing periode itu tentu berbeda sesuai kondisi zamannya, baik itu perbedaan sisi idealisme persnya maupun kepentingan serta latar belakang penerbitan pers itu. Masa lalu tetap sebagai masa lalu. Juga sebaliknya, masa sekarang adalah saat kini. Keterkaitannya adalah spirit dan representasi masyarakat yang melingkunginnya. Beberapa pendapat mengatakan kondisi pers saat sekarang telah kehilangan spirit dan idealismennya. Tak lebih sebagai ruang reportase aktivitas kekuasaan. Sikap pers yang terbit di Sumatra Barat adalah sikap kepentingan kekuasaan dan pengusaha, dan borjuistif. Pers di Sumatera Barat tidak menguatkan sejarahnya sendiri. Pers yang lahir di Sumatra Barat seperti kehilangan identintifikasinya sejalan dengan perkembangan ruang, waktu, dan konteksnya.

Maraknya penerbitan media cetak tidak diiringi dengan makin menguatnya kebutuhan membaca media cetak bagi masyarakat. Sehingga kemampuan untuk bertahan bagi media cetak lebih berorientasi pada pengiklan bukan pembaca. Maka, bagi media cetak “pemburuan” iklan menjadi sangat utama dan vital. Untuk itu pula, seperti harus dimaklumi, menjelang sebuah “peristiwa” besar berlangsung, taruhlah pemilu atau pilkadal, penerbitan media cetak yang baru bak cendawan tumbuh. Orientasi penerbitannya hanya sesaat, instant, dan tanpa idealisme jurnalistik, serta tidak punya arah yang jelas. Kecenderungan demikian berlangsung silih berganti dengan pelaku “pers” yang sama dengan perubahan nama media cetaknya saja.

Memperoleh informasi yang bersih, jelas, dan transparans yang dihadirkan media pers bagi masyarakat menjadi suatu keniscayaan. Sebaliknya, jika informasi yang didedahkan media pers ke tengah masyarakat dengan pelbagai alasan dan bentuk, serta selanjutnya mengalami distorsi yang sangat prinsip, maka media pers telah memanipulasi informasi dan pembohongan sistematis kepada masyarakat.

Maka, bagi media cetak “pemburuan” iklan menjadi sangat utama dan vital. Untuk itu pula, seperti harus dimaklumi, menjelang sebuah “peristiwa” besar berlangsung, taruhlah, misalnya, pilkadal, pelantikan pejabat, anugrah untuk sebuah kota, dan lain-lainnya, penerbitan media cetak yang baru bak cendawan tumbuh. Kecenderungan demikian berlangsung silih berganti dengan pelaku “pers” yang sama dengan perubahan nama media cetaknya saja.

Jika kita jeli, amatilah produk pers yang hadir saat sekarang. Kita akan menjumpai berita dengan pola dan bentuk bervariasi dengan kecenderungan news order (berita orderan) dari sosok pejabat, penguasa, pengusaha, dan lain sebagainya. Berita berita orderan tentu saja dengan imbalan uang sekian ratus ribu sampai jutaan. Dari sini, wartawan yang bernegoasiasi dengan sosok itu juga mendapat komisi atau fee dari perusahaan surat kabar tempat ia bernaung. Besaran komisi dan fee itu bervariasi tergantung kebijakan perusahaan surat kabar masing-masing. Biasanya tak lebih 30% dari nilai negosiasi itu.

Media pers seperti itu telah melakukan pembohongan kepada kepada masyarakat dengan pola pembungkusan yang rapi terhadap fakta-fakta seolah-seolah yang hadir pada lembar surat kabar mereka fakta yang sesungguhnya. Idealnya, kerja jurnalistik mengolah fakta menjadi informasi jurnalisme, Keberadaan media jurnalisme tidak dapat terlepas dari platform demokrasi yang menjaga keberadaan warga dalam konteks kebebasan: “kebebasan untuk” (freedom for) dan “kebebasan dari” (freedom from).

Dengan kata lain, materi yang dijadikan informasi jurnalisme adalah fakta yang berasal dari kehidupan publik. Inilah yang membedakan media jurnalisme dengan media lainnya, yaitu dalam pengutamaan informasi yang berasal dari fakta publik. Karenanya fakta personal kendati menjadi informasi media, tidak dapat disebut sebagai informasi jurnalisme. Suatu fakta hanya dapat dipandang bernilai jika ditempatkan dalam proses sosial yang menjadi “ruang”nya.

Kini dusta jurnalisme terus mengalir ke tengah publik. Manipulasi fakta yang dilakukan media pers sebenarnya telah berlangsung semenjak Orde Baru hingga kini. Dan itu tidak mungkin kita bandingkan dengan pers yang lahir di Sumatra Barat pada abad-19 dan awal 20. Maka, jangan heran, Sumatra Barat tidak memiliki media pers yang “monumental” keberadaannya. Karena semua telah masuk dalam lingkaran politik kepentingan.***

Saat itu tanggal 10 Februari 1958. Saat ini, tepat empat puluh delapan tahun yang lalu. Genderang perang ditalu. Pemicunya, tersebab ketidakpuasan daerah kepada pemerintah pusat: banyak senjang, tak sedikit yang timpang dalam roda pemerintahan. Maka, 10 Februari 1958, lewat Radio Republik Indonesia (RRI) Padang, Dewan Perjuangan membacakan tuntutannya untuk pemerintahan pusat yang dikenal dengan “Piagam Perjuangan”. Isinya: 1). Bubarkan Kabinet Djuanda dan kembalikan mandatnya ke presiden, 2). Bentuk zaken kabinet nasional dibawah suatu panitia pimpinan M. Hatta dan Hamengkubuwono IX, 3). Beri kabinet baru mandat sepenuhnya untuk bekerja sampai pemilu mendatang, 4). Presiden Soekarno/Pj. Presiden agar membatasi diri menurut konstitusi. 5). Bila tuntutannya tak dipenuhi dalam tempo 5×24 jam, Dewan Perjuangan akan mengambil kebijaksanaan sendiri.

Pemerintah Pusat diultimatum. Digaham oleh daerah, tentu saja Pusat murka. Jika orang pusat murka, alamat hancur negeri ini. Lima hari setalah ancaman itu, Pusat kirim tentara ke Padang sebanyak 7500-10000 personil terdiri dari Kodam Diponegoro, Siliwangi, Brawijaya dan elit Banteng Raiders juga KKO khusus Marinir AL ke Sumatra Tengah (Minangkabau). Tidak cukup? Pusat memperkuat lagi dengan mengirim 5-7 kapal perang dan ditambah dengan pesawat tempur. Kolonel Ahmad Yani memimpin penyerangan. Galibnya sebuah pertempuran, tentu pakai sandi. Namanya Sandi Operasi 17 Agustus. Maka, berdarah-darahlah negeri ini. Dentuman dan raungan senjata perang sahut-menyahut. Perang sesama saudara sendiri. Saling mengunus senjata dengan saudara yang pernah sama-sama berjuang mengusir penjajah. Peristiwa yang sangat ironis, dan terkesan naif.

Di Pasa Ateh Kota Bukittinggi, saat pagi masih merangkak, ratusan pedagang dibantai tentara pusat karena dicurigai ada tentara pro PRRI yang menyelinap di dalamnya, ternyata dugaan itu salah. Rakyat sipil yang akan menggelar dagangan pagi itu terbunuh sia-sia. Dan tak ada yang bertanggung-jawab. Di Nagari Simarasok, Kabupaten Agam, kepala seorang datuk dipancung oleh OPR lalu diarak keliling kampung untuk ditonton ramai-ramai. Semua di luar batas kemanusiaan. Harga diri telah hancur. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi tumbal kekejaman ambisi dan ketaatan terhadap perintah. Saat itu, masyarakat tidak mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang terjadi di negerinya. Mengapa tiba-tiba saling bunuh sesama bangsa. Meletusnya perang sesama saudara ini hingga kini tidak pernah jelas berapa jumlah nyawa manusia yang terbunuh. Negara Indonesia (pemerintah pusat atau pun daerah) sebenarnya harus menjelaskan sejarah hitam ini secara transparan kepada publik, apa sebenarnya yang terjadi.

Banyak pelaku dan juga sejarhwan mengatakan, semula gerakan itu tidak tampak berniat ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi, pemberontakan itu akhirnya dikenal sebagai “gerakan anti-Jawa”, karena kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa dianggap semakin besar. Sejak kemerdekaan diproklamasikan 1945, beberapa gerakan atau pemberontakan demi memisahkan diri dari negara kesatuan, terjadi di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Indonesia Bagian Timur. Saksi dan pemaain saat itu berteori sebagai perjuangan koreksi, tetapi mengapa pemerintah pusat tidak mengatakan dengan nada yang sama. Pemerintah pusat saat itu tidak merasa ada yang perlu dikoreksi oleh daerah-daerah yang memberontak. Maka, senjata adalah jawaban yang tepat pagi pusat, karena—bagi pusat—apa yang dilakukan oleh berbagai nama dewan yang dibentuk di daerah sebagai rupa pembangkangan dari sekian banyak para militer yang sakit hati. Di dalam teori militer, mereka disebut desersi. Maka, kebijakannya adalah tumpas.

Banyak hal yang perlu diperdebatkan tentang peristiwa PRRI itu seiring dengan masih banyaknya fakta-fakta yang diselubungi. Seorang pakar sejarah dari daerah ini mengatakan, isu-isu yang jadi latar belakang gerakan protes PRRI terhadap pemerintahan pusat, esensinya mencerminkan isu-isu yang berkembang ditataran nasional, antara lain dominasi pusat terhadap daerah yang sangat besar, peran politik militer, serta meluasnya pengaruh komunis. Selain itu, juga faktor penglikuidasian oleh jajaran tinggi militer di Jakarta terhadap Divisi IX Banteng.

Lalu, bukankah faktor penglikuidasian Divisi IX Banteng itu bisa diasumsikan sebagai kebijakan yang menyakitkan bagi petinggi-petinggi militer yang ada di daerah? Atau bisa juga karena Amerika Serikat kita saling membunuh.

Peristiwa berdarah itu memang membuat luka. Luka bagi siapa saja. Tetapi, saat kini, barangkali, luka itu sudah dilupakan. Dilupakan oleh perjalanan masa. Dilupakan oleh pemerintah yang semakin tidak menghargai rakyatnya. Empat puluh depalan tahun memang rentang waktu yang tidak panjang. Dia masih berada dalam ingatan kolektif rakyat dan pelakunya. Karena masih segar, tentu tidak menutup kemungkinan peristiwa yang sama akan muncul lagi, jika negeri ini masih tetap dijarah, diperkosa, dikuras, dan rakyat makin menderita dari hari ke hari. Kita lihat saja.***

Festival Minangkabau—semula bernama Pekan Budaya—dari pelbagai informasi yang berkembang akan diselenggarakan pada 19 – 26 November 2004. Rencana Festival Minangkabau dikesankan sebagai iven kelanjutan dari Pekan Budaya yang sebelumnya pernah digelar di Sumatra Barat. Tujuannya dasarnya adalah mendenyutkan aktivitas seni dan budaya Minangkabau sebagai aset kebudayaan yang pantas dilestarikan dan dijaga, terutama kesenian tradisi, juga, tentu saja, arahnya untuk menarik hati wisatawan mancanegara dan lokal agar datang ke daerah ini. Maka, Festival Minangkabau dimungkinkan sebagai iven yang mengentalpekatkan aspek-aspek wisata di dalamnya.

Dengan dasar dan tujuan yang demikian itu, janganlah berharap besar pada Festival Minangkabau itu kita akan menyaksikan pertunjukan seni yang memiliki kualitas yang bersandar pada aspek seni kontemporer, pertunjukan seni dari seniman yang melakukan perjelajahan kreativitas, inovatif, proses pencapaian-pencapaian baru dalam ranah seni dan budaya. Jangan juga meminta kehadiran pertunjukan seni tradisi Minangkabau yang pelakunya sendiri telah berpuluh-puluh tahun mengawal kesenian itu sendiri. Karena tujuan dasar adalah pariwisata, maka yang paling diutamakan adalah semarak, ramai, massal, dan instant.

Dari beberapa puluh kali rapat untuk merancang program ini, baik yang diadakan di Kantor Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Parsenibud) Provinsi Sumatra Barat, maupun di Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat, namun sampai kini banyak hal yang belum jelas, baik itu posisi dan peran masing-masing lembaga, arah, bentuk, tujuan program ini, serta posisi seniman dan budayawan, maupun mekanisme penyelenggaraannya. Sehingga, agenda rapat seolah berkisar di dalam kain sarung saja. Itu ke itu saja yang dibicarakan setiap rapat. Kondisi dan sikap demikian jelas sangat-sangat menyebalkan.

Kini, Surat Keputusan Gubernur telah diterbitkan untuk meletakkan “dasar hukum dan legalitas” dari penyelenggaraan Festival Minangkabau ini. Jumlah panitia penyelenggara di luar pelindung dan panitia pengarah, melebihi 200 orang. Jumlah yang cukup dasyat, memang, untuk ukuran sebuah iven tingkat provinsi. Maka, jangan bicara tentang efektivitas dan efesiensi di dalam penyelenggaraan iven ini. Karena, hal itu sama dengan meludah ke atas langit. Dan jangan pula mempertanyakan, ukuran dan indikator apa yang digunakan untuk menyebut Festival Minangkabau 2004 ini sukses dan berhasil. Karena memang tak ada ukurannya. Memang tak ada standarnya.

Pada awal rapat di Dinas Parsenibud, telah muncul kepermukaan bahwa iven ini akan dilaksanakan sebuah Event Organizer (EO), kata Asrien Nurdin, pimpinan rapat saat itu, yang sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan iven serupa. Dengan dibungkus beragam alasan, saat itu Kepala Dinas Parsenibud Provinsi Sumatra Barat telah merekomendasikan dan memberi referensi bahwa Festival Minangkabau tidak bisa tidak, harus dilaksanakan oleh EO itu. Alasan yang disampaikan saat itu adalah keterbatasan dana penyelenggaraan yang dialokasikan dalam APBD 2004 hanya Rp 650 juta, dan EO dinilai dapat mencari tambahan dari pihak sponsorship dan donatur lainnya.

Jelas, rencana iven ini diselenggarakan oleh organizer mendapat tantangan serta penolakan keras dari pelbagai pihak terkait, baik DKSB maupun Taman Budaya Sumatra Barat, dan juga budayawan dan seniman yang hadir saat itu maupun yang mendengar informasi ini. Rapat selanjutnya pun jadi tidak berkeruncingan. Keterlibatan EO itu secara langsung terhadap penyelenggaraan Festival Minangkabau, dinilai pelbagai pihak sebagai pelecehan terhadap keberadaan lembaga atau institusi kesenian dan kebudayaan, termasuk seniman dan budayawan di Sumatra Barat. Tepatnya, seniman dan pelaku seni sebagai buruh di “rumahnya” sendiri. Memang, pada akhirnya EO sebagai penyelenggara Festival Minangkabau 2004 dibatalkan.

Pola ini memang tidak serta-merta diterima sebagai apa adanya, karena di dalam rencana penyelenggaraan Festival Minangkabau itu sendiri, juga ditunggangi dengan kepentingan politik menjelang pemilihan Gubernur Sumatra Barat di tahun 2005. Artinya, ada “proyek” kepentingan posisi jabatan di dalamnya. Festival Minangkabau hanya salah satu “jembatan” untuk menuju kursi SB-1 bagi para pejabat yang kini berada pada kursi yang memiliki potensi besar untuk mengantarkankanya ke SB-1 itu. Festival ini hanya diasumsikan sebagai “pembujuk” publik Sumatra Barat: bahwa pemerintah sangat peduli dengan seni dan kebudayaan. Benarkah itu intinya? Saya kira bukan. ***

Jika tak ada kendala yang berarti, pada 23-25 Agustus 2004, jurusan Sastra Daerah Program Studi Bahasa-Sastra-Budaya Minangkabau Fakultas Sastra Universitas Andalas akan melaksanakan seminar bertaraf internasional. Dari informasi yang didapat, seminar ini mengapungkan tema ‘Kebudayaan Minangkabau: Potensi, Pewarisan, dan Pengembangannya dalam Paradigma Multikultural’. Selanjutnya, diikuti dengan sub-sub tema, antara lain, ‘Potensi budaya etnik (agama, tradisi, sejarah, kesenian, dan lainnya) dan prospek pengembangannya dalam konteks otonomi daerah, dalam menata masyarakat baru dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pariwisata budaya: Kasus Sumatra Barat dan komparasinya dengan daerah lain di Indonesia, bangsa serumpun, dan dunia)’.

Membaca tema yang diapungkan, memang memiliki relevansi dengan kondisi kekinian bangsa Indoensia, terutama yang terkait dengan budaya etnik, sekaligus potensi yang ada di dalamnya. Akan tetapi, mengangkat kebudayaan Minangkabau sebagai tema sentralnya, atau katakanlah sebagai “kasus”, mengesankan adanya “potensi” kekhawatiran, malah kecemasan akan masa depan eksistensi budaya salah satu etnik di Nusantara ini. Akan tetapi, dari dasar pemikiran yang ditulis panitia di brosur, tidak memaparkan argumen yang mendasar, mengapa kebudayaan Minangkabau yang diangkat dalam tema seminar berskala internasional itu? Padahal, problem serupa (mungkin) terjadi juga pada budaya etnik di daerah lainnya. Jika ada alasan yang tidak “dibunyikan”, misalnya, karena seminar ini diselenggarakan oleh jurusan Sastra Daerah (Minangkabau), jelas sekali sangat paradoks dan bertolak belakang dengan skala dan cakupan seminar, yakni internasional. Kandungan maknawi dari tema itu sendiri, malah sangat mengesankan mempersempit space komparasi kulrural. Karena ruang lingkupnya telah diperkecil dengan pilihan frase ‘Kebudayaan Minangkabau’. Tentu, alangkahnya cerdasnya, jika ‘Minangkabau’ itu diganti dengan ‘Lokal’, ‘Etnik’, atau ‘Melayu’, misalnya.

Pada sisi yang berkaitan dengan aspek kultural, kebudayaan Minangkabau jelas melampaui bata-batas administrasi yang ada sekarang ini. Dalam pemaknaan selama ini, kebudayaan Minangkabau tentu lebih luas dari wilayah administrasi Sumatra Barat. Akan tetapi, akselesari perkembangan kebudayaan yang terus berubah—termasuk kebudayaan Minangkabau—pada saat kini, pemahaman kebudayaan dipahami identik dengan wilayah administasi dan hukum. Kekuasaan pemerintah daerah sebanding dengan cakupan luas wilayahnya, sekaligus juga dengan luas cakupan kebudayaannya. Artinya—dalam pengertian “kontemporer”—luas wilayah administrasi sebanding dengan wilayah kebudayaan itu sendiri, sekaligus penguasaannya.

Maka, keberadaan dan luas wilayah administrasi provinsi Sumatra Barat, segaris dengan luas kebudayaan Minangkabau. Sekaligus, di dalamnya kemungkinan besar hadir hegemoni kekuasaan pemerintah provinsi menyangkut pada pengembangannya. Tidak masuk akal, jika pemerintah provinsi Sumatra Barat memberi perhatian khusus kepada kebudayaan Minangkabau yang secara administrasi, etnis pendukungnya berada di wilayah administasi provinsi Riau, misalnya. Demikian pula sebaliknya.

Tentu, jika persoalan di atas dikaitkan dengan frase ‘Kebudayaan Minangkabau’ yang dipilih panitia, tampaknya, apa yang ingin disasar dan dicapai seperti kehilangan pembenarannya, malah terkesan egosentris.

Dalam Belukar Persoalan yang Berjarak

Tahun lalu, di Bukittinggi dilaksanakan Kongres Kebudayaan V. Tema dengan makna serupa juga diperbicangkan, sehingga menghasilkan 18 butir rekomendasi, yang salah satunya menyinggung tentang potensi dan kearifan lokal dalam tradisi etnik, yang dijadikan sub tema pada seminar ini.

Juga, pada tahun 1988 di Bukittinggi digelar seminar dengan skala internasional dengan problematik yang sama, tentu dalam perspektif yang lain, namun “benang merahnya” segaris dengan tema yang diapungkan pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Sastra Universitas Andalas, pada 23-25 Agustus 2004 yang akan datang.

Namun, terlepas dari itu—pada dasar pemikiran seminar ini pada alenea kedua dan seterusnya, yang menyinggung tentang problematik seniman tradisi, sangat menarik. Dikatakan, seniman tradisi bersama khasanah budaya yang diperjuangkannya, satu persatu berguguran. Menjadi seniman tradisi yang kaya dengan simbol identitas etnik, ibarat sebuah pengorbanan yang sia-sia, karena kesenian yang mereka hidupi tidak menghidupi mereka secara ekonomik. Pewarisan budaya menjadi hal yang dilematis pula. Di samping tidak dianggap bernilai ekonomis (karenanya tidak menarik minat pendidik dan peserta didik), soal pewarisan budaya juga dipahami secara berbeda, dengan rujukan dan orientasi yang tidak sinergis, terutama antara kaum akademis dan non-akademis.

Mengapa menarik? Pertama, keberhasilan seniman tradisi diukur dengan besar-kecilnya penghasilan yang didapat seniman itu. Sandarannya, nilai ekonomis. Kedua, pewarisan budaya dikaitkan dengan nilai ekonomis, yang menyebabkan kurang berminatnya pendidik dan peserta didik.

Bagi saya, dasar pemikiran ini sangat-sangat tidak akademik, sekaligus subjektif. Ukuran keberhasilan seniman tradisi dan pewarisan budayanya, tidak akan tepat jika diukur dengan pola kapitalis seperti itu. Seniman tradisi—terutama seniman tradis Minangkabau—nilai ekonomis yang diterimanya sebagai kontraprestasinya, tidak menjadi tujuan yang paling utama. Dan jika itu diterimanya, hanya merupakan turunan dari jasa yang diberikannya. Sama halnya dengan pewarisan budaya tradisi, di dalam proses pewarisan yang berlangsung, misalnya, seorang seniman tradisi memberikan “ilmunya” kepada lingkungan keluarganya, atau kaumnya, tak lebih hanya persoalan pertanggungjawaban kultural dan sosial. Artinya, proses dan keberhasilannya tidak diukur secara ekonomis.

Dari itu pula, saya tidak memahami, dari perspektif dan sisi mana panitia seminar mengukur bahwa gugurnya satu persatu seniman tradisi berkaitan dengan nilai ekonomis yang diterimanya, dan pergorbanan seniman tradisi, diibaratkan sia-sia, karena kesenian yang mereka hidupi tidak menghidupi mereka secara ekonomik.

Beberapa hal yang sesunguhnya terlupakan menyangkut “militansi” seniman tradisi—utamanya—di Sumatra Barat, mengapa seni tradisinya bisa bertahan hingga kini adalah pola interaksi yang demikian naturalis antara pelakunya dengan lingkungan sosialnya. Seniman tradisi sebagai bagian dari masyarakat—katakanlah dalam sebuah nagari di Minangkabau—berada pada posisi penting dalam pranata sebuah nagari. Maka dengan demikian, seni tradisi menjadi inheren dengan keberadaan sebuah nagari.

Dari itu pula, akan menjadi sangat menarik jika seminar ini juga memperbincangkan korelasi nagari dengan seni tradisi Minangkabau. Sejauh mana kaitannya, dan sejauh mana pula nagari di Sumatra Barat mengsinergikan keberadaan seni tradisi itu sendiri.

Namun, seminar tetap seminar. Dan bukan menjadi kebiasaan sebuah seminar yang diselengarakan perguruan tinggi di negeri ini, memperbincangkan problem yang sesungguhnya tengah berlangsung di tengah masyarakat. Ia selalu berada pada tataran yang “berjarak” dengan publik. Itu sudah biasa.***

Tepat 21 Mei 1998, mata bangsa ini—mata yang masih bengkak karena derai air mata yang tak henti—memelototi pesawat televis sosok yang melangkah menatap lantai menuju mikrofon. Tubuh yang dipelototi itu adalah Presiden Soeharto: Anak petani berhati milter telah menjadi orang nomor satu di Indonesia selama 32 tahun. Ia berpidato. Suaranya tidak setegar sebelumnya, tapi tetap melempar senyum yang terkenal itu. Dengan dialek, “kan” dibaca “ken”, dia mundur. Mahasiswa dan semua bangsa Indonesia sujud syukur. Ada sedikit senyum, tentu, itu tanda bahagia. Tapi, tak semua bisa seperti itu, ada yang manangis dan terisak, karena menyadari ada yang hilang dalam diri mereka: anak mereka tewas di ujung peluru aparat keamanan. Rumah dan lahan tempat menumpukan hidup keluaga besar telah kosong, dirampas dan dibakar. Ada anak gadis mereka yang menahan malu sepanjang hidup, meratap dan tak tahu apa mesti dibuat, ada juga yang hilang ditelan reruntuhan dan terpanggang.
Reformasi. Demikianlah setiap detik lantang terucap. Saat itu, delapan tahun lalu, bangsa ini seperti menarik garis jauh ke belakang, dan membuat demarkasi sebagai titik awal pada saat pergantian kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie. Ingin berubah, berniat jadi negara yang demokratis, dan mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia. Itulah harapan saat itu.
Kini, 21 Mei 2006. Sudah depalan tahun lamanya. Orang yang pada 21 Mei 1998 yang terpaksa meninggalkan kursi RI-1, kini masih diberi usia panjang oleh Sang Pencipta, walau terbaring lemas karena sakit. Sepanjang 40 senti meter ususnya dibuang. Tapi, ia kini, satu-satunya manusia di atas dunia ini dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang disangkakan kepadanya, termasuk kroni-kroninya. Soeharto dapat berkah. Ia beruntung. Sangat beruntung karena tinggal di sebuah negeri yang pemaaaf sekaligus suka melupakan sesuatu. Memang inilah negeri yang berjalan dengan langkah irrasional. Negeri yang besar tak bisa dilihat dan dikaji dari sudut ilmu apapun di atas dunia ini. Secanggih apapun ilmu itu. Pemerintah dan lembaga hukum sangat mudah “menghapus” ingatan kolektif dengan dasar yang dicari-cari.
Panyakit suka melupakan itu juga menjadi tren bagi tokoh politik, aktivis, budayawan, organisasi masyarakat, partai politik, dan sebagian rakyatnya. Sepertinya, semua tokoh-tokoh yang selama ini meneriakkan pengadilan terhadap Soeharto karena memperkaya dirinya dan menyengsarakan rakyat Indonesia, telah dengan sengaja seolah-olah lupa. Dari sumber majalah Time menyebutkan saat kini kekayaan keluarga Soeharto berjumlah US $ 15.000.000.000. Mungklin takut kehilangan kekuasaan, para totoh-tokoh dan aktivis yang kini duduk di kursi empuk, melengahkan saja bagaimana riwayat Soeharto pernah menghabisi rakyat secara massal di tahun 1965-1966, melupakan bahwa pada tahun 1998 negeri ini penuh darah penculikan, pembunuhan, mahasiswa luka, buruh mati, petani tewas, nelayan tewas, perempuan berdarah-darah. Semua seperti dilupakan demikian saja.
Mengutip lapotan majalah Time yang melakukan investigasi selama 3 bulan pada tahun 1999 menulis, Soeharto membuat fondasi untuk kekayaan keluarganya dengan menciptakan sistem patron yang berskalanasional yang mempertahankannya dalam kekuasaan selama 32 tahun.
Di sini saya bersetuju dengan Milan Kundera: Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. ***

Saat yang sama, di lapangan Kiarapayung, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangkah menuju podium. Dia akan memberi sambutan pembukaan Jambore Nasional 2006, Minggu, 16 Juli 2006.
Setelah Presiden berdiri dan tersenyum di podium khusus yang dibawa dari Jakarta, Dimas Gumilar Taufik berlari meninggalkan barisan pramuka. Tak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan siswa ini. Sesampainya di podium, dia langsung menyerahkan sebuah map putih kepada Presiden tanpa berkata-kata. Malu, tapi harus dilakukan. Aksi mengejutkan ini ternyata luput dari pengawasan pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Ada apa gerangan? Menapa Dimas begitu nekat menghampiri presiden? Apa yang diinginkannya? Ternyata aksi yang dilakukan Dimas hanyalah meminta bantuan biaya sekolah kepada Presiden. Dimas Gumilar Taufik mengatakan, dirinya sangat ingin sekolah dan menuntut banyak ilmu. Apa mau dikata kedua orangtuanya menganggur tanpa pekerjaan. Dirinya bingung hendak meminta bantuan pada siapa. Saudaranya juga sama-sama susah dan miskin.
Aksi siswa cerdas dan aktif ini, memang sengaja dilakukannya dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Terbetik pikiran menyampaikan masalahnya langsung kepada Presiden. Toh bukan aksi kejahatan, bukan pula salah kirim. Ia berikan langsung kepada Presiden, karena di tangannyalah nasib pendidikan jutaan anak bangsa, termasuk dirinya.

Tidak sesuai prosedur? Memang, tapi ia sadar jika sesuai prosedur, suratnya tidak akan sampai ke tangan Presiden.
Presiden kaget, memang, menerima surat tersebut. Namun dengan bijak ia menerimanya dan ia simpan untuk ditindaklanjuti. Namun sampai kapan akan disimpan kita, tidak tahu, jikapun ternyata ditindaklanjuti dan dibantu biaya sekolahnya.
Sepenggalan kisah itu di-posting seorang wartawan radio Dakta 107 FM Bandung di mailing list jurnalisme. Dimas Gumilar Taufik reprsentasi satu dari sekian puluh juta anak Indonesia yang miskin. Dapat dibayangkan, bagaimana repotnya seorang Presiden jika semu siswa dan anak Indonesia meniru apa yang dilakukan Dimas. Di Sumatra Barat, hal serupa—sepanjang informasi yang saya dapat—belum pernah terjadi. Tapi, mata tak dapat ditutup, kondisi yang persis dengan Dimas Gumilar Taufik tidak sedikit jumlahnya. Barangkali, jumlahnya tegak lurus dengan jumlah penduduk miskin di Sumatra Barat: data resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencapai 20% dari jumlah penduduk daerah ini.

***

Pendidikan di Indonesia adalah dunia ironis. Paradoks. Juga menyebalkan. Sisi alokasi dana di anggaran pemerintah, sektor ini terbilang sangat besar. UUD 1945 menuntut 20% dari total anggaran, walau belum terpenuhi. Taruhlah, rata-rata setiap provinsi di Indonesia mengalokasikan dana untuk pendidikan 10% (termasuk Sumatra Barat APBD 2007 diproyeksikan lebih 10% dari Rp 1,3 triliun). Lebih kurang Rp 130 milyar lebih untuk tingkat provinsi, dan belum terhitung di kota, kabupaten, dan pusat dalam APBN-nya.
Dana yang mengalir di sektor ini sangat melimpah. Persis dengan “melimpahnya” jumlah anak didik yang tak bisa menikmati pendidikan secara benar, tersebab karena miskin.

Selain itu, dana “membanjir” tak menutup kemungkinan korupsi bak air bah di tubuh institusi pemerintah ini. Semenjak hulu hingga hilir, sudah jadi buah bibir, sebut saja satu sektor, misalnya pengadaan buku-buku bacaan penunjang pendidikan pelbagai jenjang, korupsi dan pembengkakan anggaran menjadi menu setiap proyek.
Sementara, Dimas Gumilar Taufik dan sekian juta lainnya, meneteskan air mata saat hendak menuju sekolahnya, karena ia tak mampu membeli buku dan seragam. Mereka malu. Malu pada dirinya, tapi riwatat seperti ini selalu berakhir dengan kejayaan. ***